PROSEDUR PENGAMBILAN AKTA CERAI

Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau verzet (putusan verstek).

Syarat mengambil Akta Cerai:

1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.
2. Memperlihatkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopinya.
3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4. Jika menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan Asli Surat Kuasa bermeterai Rp. 10.000 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Syarat Pengambilan Duplikat Akta Cerai :

1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
2. Surat Keterangan dari Kelurahan bahwa setelah bercerai belum pernah menikah lagi
3. Fotocopy KTP yang masih berlaku

PROSEDUR PENGAMBILAN SALINAN PENETAPAN / PUTUSAN

1. Diambil Sendiri :

Para pihak secara pribadi datang menghadap petugas Layanan Penyerahan Produk dengan membawa bukti identitas diri dan identitas perkara yang bersangkutan (contoh : SKUM, Relas Panggilan);

1. Diambil oleh Kuasa Keluarga (insidentil):
   1. Membawa surat kuasa, yang didalamnya menyebut secara jelas untuk pengambilan salinan putusan / penetapan dengan menyebutkan nomor perkara.
   2. Fotocopy identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
2. Diambil Oleh Kuasa Hukumnya / Advokat / Pengacara :
   1. Dalam Surat Kuasa harus secara konkrit menyebutkan keperluan seperti pengambilan Salinan Putusan
   2. Apabila dalam surat kuasa untuk beracara belum disebut secara jelas maka harus ada surat kuasa tersendiri yang isinya untuk pengambilan Salinan Putusan / Penetapan.
3. Membayar biaya sesuai tarif jenis PNBP dan hak Kepaniteraan Lainnya berdasarkan PP. Nomor 53 tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 melalui Kasir atau petugas yang di tunjuk
4. Petugas Layanan Penyerahan Produk menyerahkan salinan putusan / penetapan kepada pihak serta membuatkan tanda terima bukti penyerahan.

Legalisasi Salinan Akta Cerai yang Dialih Bahasa ke Dalam Bahasa Asing

<embed type="application/pdf" src="https://drive.google.com/file/d/14jAjg62vns5wkO1OrOeIKYDJDlYHDRWe/preview">