PENDAHULUAN

Mediasi sebagai salah satu  alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di luar pengadilan yang menjadi pilihan lain para pihak bersengketa adalah didasarkan pada pilihan sukarela para pihak. Artinya para pihak secara sukarela atas dasar kesepakatan mereka yang menginginkan penyelesaian dengan cara mediasi. Namun pada perkembangannya dalam praktik di beberapa negara penggunaan mediasi menjadi diwajibkan atas dasar ketentuan undang-undang,  termasuk di Indonesia mediasi yang telah diintegrasikan dalam sistem peradilan (court connected mediation) semula bersifat sukarela namun setelah Mahkamah Agung RI menyempurnakan aturannya kemudian menjadi wajib.    

Salah satu tujuan pengintegrasian mediasi dalam proses berperkara adalah sebagai instrumen efektif dalam proses penyelesaian perkara dengan penyelesaian lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian sengketa yang memuaskan bagi kedua pihak dan berkeadilan serta sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Perkara perceraian mempunyai karakteristik tersendiri dibanding dengan perkara perdata yang lain  karena menyangkut masalah hati. Masalah hati sangat berkaitan dengan harga diri, martabat dan kehormatan keluarga besar masing-masing dan sebagainya, sehingga sulit didamaikan melalui proses mediasi. Kultur masyarakat Indonesia pada umumnya belum akan datang ke pengadilan untuk mengurus perceraian, kecuali setelah perselisihan di antara mereka tersebut mencapai titik puncak, setelah melalui usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga masing-masing dan bahkan oleh tokoh masyarakat setempat.

Dalam kondisi usaha mediasi yang ditempuh sangat sulit untuk merukunkan para pihak kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Namun demikian ketidak berhasilan dalam memediasi perkara perceraian  mestinya tidak mempengaruhi semangat untuk memediasi perkara yang muncul dalam proses perceraian sebagai hak-hak istri dan anak, seperti ketentuan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan, seperti nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) selama dalam masa iddah  dan mut’ah , serta hak pengasuhan anak (hadlanah) dan biaya pemeliharaan anak yang dapat dimediasikan.  

Nicola Cobran    dalam suatu kesempatan mengatakan tujuan utama mediasi bukan untuk mendamaikan para pihak semata, tetapi mediator juga harus memikirkan pasca perceraian. Mediator diharapkan juga dapat memediasi bukan hanya perkawinan semata, tetapi juga bisa memediasi masalah hak-hak perempuan dan anak bahkan mengenai masalah harta bersama. Oleh karenaya jika perkara-perkara tersebut tidak pula dapat terselesaikan melalui mediasi, maka hanya akan menimbulkan masalah baru karena akan diselesaikan kembali melalui proses litigasi yang bersifat adversial.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 03 Pebruari 2016 telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175) – selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2016 –  sebagai penyempurnaan terhadap PERMA  No. 1 Tahun 2008 karena belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Salah satu perubahan yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dibanding dengan sebelumnya adalah sudah diaturnya secara ekplisit mediasi dalam perkara rekonvensi berdasarkan kesepakatan para pihak berperkara dengan bentuk mediasi sukarela. Meskipun sebelumnya telah disebutkan perkara rekonvensi merupakan salah satu sengketa/perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.  

Tulisan ini mengangkat masalah, pertama bagaimana implementasi mediasi sukarela dalam perkara rekonvensi perceraian ?, kedua bagaimana pemberdayaan hak-hak perempuan dan anak dalam mediasi sukarela dengan perspektif PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ?. Tulisan ini akan dimulai dengan pembahasan mengenai perkara perceraian dengan hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian, kemudian pembahasan mediasi sukarela terhadap perkara rekonvensi perceraian, selanjutnya analisis hak-hak perempuan dan anak dengan perspektif PERMA Nomor 3 Tahun 2017,  terakhir ditutup dengan simpulan.